JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra menegaskan tiga hal terkait perizinan demi tercapainya pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. "Selain itu, harus dapat dikelola untuk mendukung pembangunan di Papua Barat," ucap Surya dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Sabtu (05/06/2021). Langkah kedua, dia mengimbau agar dilakukan perencanaan matang terkait pembangunan di Papua Barat. Daftarkan emailDia mengapresiasi Gubernur Provinsi Papua Barat yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa pihak lain untuk mengawal pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Baca juga: Potensi Obyek Reforma Agraria di Papua Barat dari Pelepasan Kawasan HutanSetelah perencanaan matang telah tersusun, Surya memerintan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memetakan seluruh tanah adat di lokasi tersebut.

Source: Kompas June 05, 2021 12:31 UTC