JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Taufik Kurniawan menilai mekanisme hak angket kurang tepat jika diajukan untuk mendalami kasus dugaan korupsi e-KTP. Kalau hak angket untuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), menurut saya, kurang tepat," ujar Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2017). Terlebih hak angket kasus e-KTP akan ditujukan kepada pemerintahan periode lalu. (Baca: Fahri Hamzah Minta Jokowi Dukung Hak Angket Kasus E-KTP)Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengajak para anggota DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki secara menyeluruh masalah yang terjadi. Kompas TV Berikut Asal Muasal Bergulirnya Kasus Korupsi E-KTP

Source: Kompas March 15, 2017 13:30 UTC