Tegakan Supremasi Hukum, Presiden Bisa Dorong Penuntasan Kasus yang Mangkrak di Kejagung[JAKARTA] Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi-Wakil Presiden Jusuf Kalla harus menjadi titik tonggak penegakan supremasi hukum. Pasalnya, banyak kasus-kasus besar yang masih mangkrak di tangan Kejaksaan Agung. Dalam hal ini Dirjen Pajak hanya membantu kejaksaan untuk kelancaran eksekusi sehingga kasus ini bisa memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia. Untuk itu, di tengah penegakan supremasi hukum yang gencar dilakukan, Presiden Jokowi harus memastikan bahwa kasus AAG yang sudah lama terbengkalai dapat dituntaskan. "Kalau memang dirasa perlu, KPK dapat turun tangan mengambil alih kasus dari tangan Kejaksaan Agung," tegas Andy.

Source: Suara Pembaruan October 24, 2016 11:40 UTC