REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum, Faisal menilai pansus angket KPK yang dibentuk DPR yang seharusnya bekerja berlindung atas nama undang-undang, tetapi justru menunjukkan gagal paham terhadap fokus kerjanya. Dia menilai sedari awal Pansus Angket tidak paham betul konstruksi Pasal 79 (3) UU MD3. "Jelas pansus gagal paham yang berujung pada disorientasi apa sejatinya yang hendak ditelusuri," katanya kepada Republika.co.id, Jumat (7/7). "Jika pansus niat evaluasi KPK kok malah datang ke napi koruptor. Temui napi koruptor dinilai Faisal menunjukkan semakin nyata jika pansus gagal paham terkait objek penyelidikan angket.

Source: Republika July 07, 2017 06:11 UTC