“Kami mendesak agar Menaker segera memoratorium sementara penempatan PMI PLRT ke Hong Kong, Singapura dan Taiwan,” ujar Toni dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/2/2020). “Kami menilai, selama lebih dari dua dasawarsa ini, pemerintah masih abai atas permasalahan PMI di ketiga negara itu. Kalau pemerintah benar-benar pro PMI, seharusnya tidak malu-malu untuk mancontoh dan mengadopsi model penempatan PMI sektor PLRT ke Malaysia di mana paska moratorium telah memberlakukan penempatan PMI yang nol rupiah atau zero cost (tidak ada biaya yang dibebankan kepada PMI). Kalau Malaysia saja pemerintah bisa melakukan zero cost untuk Malaysia seharusnya penempatan zero cost juga diberlakukan untuk ketiga negara tersebut. “Kami menilai, ini momen emas Menaker Ida Fauziah untuk melakukan terobosan kebijakan dalam penempatan PMI sektor PLRT ke Asia Pasifik.

Source: Suara Pembaruan February 10, 2020 16:18 UTC