Sejauh ini, ternyata masih ada ratusan bangku kosong. Dalam permendikbud tersebut, pengisian bangku kosong dilakukan berdasar zona terdekat dari sekolah, bukan domisili atau KK setempat dengan sekolah. ”Hari ini (kemarin, Red) DPRD langsung membuat rekomendasi kepada bupati untuk melakukan adendum agar pengisian bangku kosong mengacu permendikbud,” jelasnya. Dengan begitu, dalam pengisian bangku kosong, yang berhak bukan hanya warga yang memiliki KK setempat dengan sekolah. Di antaranya, di SMPN Sedati 2 ada 28 bangku kosong dan SMPN 2 Tarik memiliki 23 bangku kosong.

Source: Jawa Pos July 05, 2017 14:26 UTC