Massa buruh menuntut draf rancangan undang-undang (RUU) cipta lapangan kerja melalui mekanisme omnibus law didrop. Buruh menilai, omnibus law klaster ketenagakerjaan tidak proburuh. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz menuturkan dua hal paling krusial dalam poin omnibus law cipta lapangan kerja. Sebab, dengan hitungan gaji per jam, skema jaminan sosial jadi tidak jelas. Pasalnya, selama ini jaminan sosial dihitung berdasar gaji per bulan.

Source: Jawa Pos January 19, 2020 06:56 UTC