JawaPos.com – Penolakan terhadap UU KPK hasil revisi terus disuarakan. Yakni, menuntut presiden untuk menolak UU KPK hasil revisi dan segera menerbitkan perppu untuk membendung pemberlakuannya. Juru bicara Koalisi Save KPK Kurnia Ramadhana menjelaskan, revisi UU KPK sejak awal bermasalah. Sidang yang akhirnya menyetujui RUU KPK menjadi UU itu diyakini tidak memenuhi kuorum sebagai syarat persetujuan UU. Semua hal itu menunjukkan bahwa revisi UU KPK memang dipaksakan.

Source: Jawa Pos October 06, 2019 23:48 UTC