JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo heran, Undang-undang Pemilu kini ramai-ramai digugat ke Mahkamah Konstitusi, termasuk oleh partai politik. Padahal, ia menegaskan bahwa UU tersebut disusun bersama antara pemerintah dan fraksi partai politik yang ada di DPR. Tjahjo juga menyesalkan para penggugat UU Pemilu itu bicara di media bahwa UU Pemilu melanggar konstitusi. (baca: Demokrat Akan Gugat UU Pemilu ke MK)Ia menyebut bahwa UU itu dibuat bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan DPR. (baca: Yusril Gugat UU Pemilu karena Ingin Nyapres)Ia berharap, Kementerian Keuangan mempersiapkan UU ini dengan turut berkoodinasi dengan Pemda.

Source: Kompas August 03, 2017 06:02 UTC