REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik, AS Hikam menduga, keputusan digulirkannya hak angket sebagai salah satu deal politik yang sangat penting. Yaitu penyelamatan ketua DPR RI, Setnov, yang juga ketua umum DPP Golkar agar terlepas dari malapetaka tindak pidana korupsi KTP-el. Menghilangnya Miryam, lanjut Hikam, menjadi bahan pertanyaan hak angket DPR yang memang fokusnya sejak awal adalah untuk membuka berita acara perkara (BAP) Miryam. "Ini jadi semacam drama perseteruan 'Cicak vs Budaya' yang akan berlangsung berjilid-jilid dengan pemeran antagonis terhadap KPK yang berbeda-beda pula," ungkap Hikam. Karena dikhawatirkan, tegas Hikam, kedepannya kompromi dan deal-deal politik akan terjadi dan ujung dari semuanya adalah KPK yang menjadi semacam ompong belaka.

Source: Republika April 30, 2017 06:00 UTC