JawaPos.com – Agar tidak terjadi tumpang tindih aturan regulasi di pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk membentuk kementerian atau Badan Urusan Legislasi Nasional (BULN). Tujuannya agar semua bisa berjalan dengan baik mulai dari tahap perencanaan, penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan, pengundangan, penyebarluasan, evaluasi hingga peninjauan dan rekomendasi perbaikan atau revisi. “Ini akan menjadi program penyederhanaan ribuan peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis,” ujar Fahri dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com. Lebih lanjut, Fahri juga menyampaikan argumentasi hukum tata negara perihal betapa pentingnya pembentukan Lembaga Urusan Legislasi Nasional tersebut. “Karena setiap lembaga berlomba membentuk perundang-undangan, seolah setiap persoalan bangsa hanya dapat diatasi dengan memproduksi UU, tanpa melihat hasil guna dan berdaya guna.

Source: Jawa Pos October 27, 2019 14:03 UTC