Reklamasi kan bukan urusan Menteri, tapi urusan Presiden karena yang menentukan Presiden yaitu di Keputusan Presiden (Keppres) 52 Tahun 1995. “Masalahnya saya tidak bisa membatalkan yang sudah terlanjur, lain kalau Anda mengatakan menolak reklamasi ya lain lagi kita bedebat. “Saya tidak tahu (keputusan reklamasi berubah atau tidak). Menurutnya, untuk membatalkan reklamasi itu juga bukan sesuatu yang mudah. Makanya saya bilang, kalau bisa membatalkan reklamasi, betulkan aturan, saya mah senang.

Source: Suara Pembaruan July 27, 2016 07:41 UTC