Sulit pula untuk tidak menilai bahwa wacana tersebut merupakan bentuk penjegalan baru terhadap calon independen, khususnya untuk Ahok. Lebih-lebih lagi, Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan DPR tidak mensyaratkan perlunya standardisasi formulir untuk calon independen. Karena itu, sudahi beragam taktik politik yang tidak bermutu dan membuat rakyat kian muak itu. Nuansa itulah yang pekat terjadi saat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menggulirkan wacana keharusan adanya formulir standar bagi calon independen yang hendak maju dalam pilkada. Demi menuruti syahwat menjungkalkan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah tersebut, beragam cara terus diupayakan bahkan dengan menerobos prinsip taat asas.

Source: Media Indonesia June 08, 2016 23:27 UTC