REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Perjuangan Aria Bima merespon terkait rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta agar presiden Jokowi bertemu lebih dulu dengan pimpinan fraksi dan pimpinan DPR dalam sebuah forum internal. Ia menjelaskan, proses pembuatan undang-undang telah berjalan sesuai dengan bangunan hukum pembuatan undang-undang. Sebelumnya setelah sempat menolak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka opsi tersebut. Kali ini, presiden berjanji mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu KPK setelah mendapatkan aksi penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.

Source: Republika September 27, 2019 06:00 UTC