Mayoritas dari mereka menilai konsep tersebut melanggar aturan hingga ada yang merasa penataan ala Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu tidak berarti. Untuk PKL itu tidak ada landasan hukum berupa sebuah Perda sehingga kami hanya memandang ini sebagai jurus 100 hari rezim Anies-Sandi," ujar Ali kepada JawaPos.com, Senin (25/12). Dia menuturkan, jika Pemprov memang memiliki komitmen dan kepedulian kepada PKL dan ekonomi kerakyatan, Perda tersebut harus segera diusulkan ke DPRD. Lebih lanjut, Ali berjanji, dengan adanya Perda tidak akan ada lagi PKL yang berani melanggar ketentuan. Jika masih terdapat PKL yang tidak tertib dan tidak.patuh, dirinya akan membantu Pemprov dalam menertibkan.

Source: Jawa Pos December 25, 2017 17:03 UTC