Pembebasan lahan untuk proyek pemecah kemacetan itu batal dimulai pada 2019. Pemkab Sidoarjo dan Pemprov Jatim belum punya uang. Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Judi Tetrahastoto menjelaskan, pembebasan lahan dibebankan kepada Pemkab Sidoarjo. Pembangunan fisik jalan layang dikerjakan pemerintah pusat sendiri, sedangkan pembebasan lahan ditanggung Pemkab Sidoarjo dan Pemprov Jatim. Artinya, lanjut Judi, Sidoarjo harus menyiapkan uang Rp 90 miliar dan Pemprov Jatim Rp 210 miliar.

Source: Jawa Pos July 24, 2019 13:18 UTC