RUU HIP tersebut telah disahkan menjadi RUU usulan dari DPR dalam rapat paripurna pertengahan Mei 2020. "Secara prinsip PKS berupaya agar TAP MPRS XXV/1966 itu dimasukan kedalam konsideran mengingat dalam RUU HIP," ujar Mulyanto. Sementara itu, anggota Baleg Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai RUU HIP merupakan RUU yang sangat fundamental dan mendasar bagi bangsa Indonesia. Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, menyebut, ada upaya sekularisasi yang dinilai berada dalam batang tubuh RUU HIP. Adapun RUU HIP dimaksudkan untuk menjaga ideologi Pancasila serta memperkuat eksistensi dan wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Source: Republika June 11, 2020 01:02 UTC