TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai para elite politik seakan-akan menyalahkan masyarakat atas tingginya biaya pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung. Tingginya biaya politik ini menjadi alasan evaluasi sistem pilkada langsung yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah partai politik belakangan ini. "Biaya politik tinggi itu seolah-olah menyalahkan uang Rp 10 ribu, Rp 50 ribu yang diberikan kepada pemilih," ujarnya. Lucius menilai justru lebih banyak uang yang dihabiskan jika sistem pilkada diubah menjadi tidak langsung. Tito beralasan biaya politik yang tinggi dan permasalahan lainnya membuat sistem yang sudah berlangsung 20 tahun itu perlu dikaji ulang.

Source: Koran Tempo November 24, 2019 12:11 UTC