Hingga saat ini, surat pimpinan DPR yang melarang DPR melaksanakan rapat kerja (raker) dengan Rini belum dicabut. Keputusan tidak akan menggelar rapat kerja dengan menteri BUMN ditetapkan dalam rapat paripurna DPR pada 18 Desember 2015. Keputusan yang kemudian dituangkan lewat surat pimpinan DPR itu didasarkan pada keputusan Pansus Pelindo II yang diketuai politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka. JawaPos.com - Selamat dari gelombang perombakan kabinet jilid kedua belum membuat nasib Menteri BUMN Rini Soemarno di parlemen berubah seketika. Ketua Komisi VI Teguh Juwarno menyatakan, sebagian besar fraksi di komisi yang dipimpinnya sebenarnya sudah menghendaki bisa segera kembali melaksanakan rapat-rapat di Senayan bersama Rini.

Source: Jawa Pos July 30, 2016 14:26 UTC