JawaPos.com - Komisi IV dan VI DPR kompak menolak kebijakan Pemerintah soal izin impor beras sebesar 1 juta ton. Wakil Ketua Komisi IV DPR Roem Kono menyebut, koordinasi dan rapat bersama itu penting untuk mencari solusi atas kebijakan impor tersebut. Sedangkan bagi konsumen, kadang-kadang, kualitas beras impor itu buruk. Alasannya, berdasarkan pengakuan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, keputusan impor tersebut dibuat berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution. Dengan rapat bersama itu, sambungnya, DPR bisa mengetahui secara valid dan komprehensif dasar Pemerintah memutuskan impor beras.

Source: Jawa Pos August 27, 2018 20:55 UTC