TEMPO.CO, Cikarang - DPRD Kabupaten Bekasi mengecek kesiapan perangkat daerah saat perubahan administrasi dokumen kependudukan mulai diberlakukan hingga ke level terbawah. Jampang mengatakan masih ada yang perlu dilengkapi agar kebijakan perubahan administrasi dokumen kependudukan berjalan dengan lancar, seperti pemenuhan perangkat penunjang penerapan layanan dalam jaringan (daring) atau online. Pansus IV DPRD Kabupaten Bekasi saat ini tengah memasuki tahap finishing sebelum melakukan paripurna dengan agenda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Administrasi Kependudukan. "Perubahan kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan," ucapnya. "Masyarakat akan dipermudah apabila saat mengurus dokumen kependudukan semua melalui aplikasi online," katanya.

Source: Koran Tempo July 12, 2020 08:48 UTC