JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang pendaftaran calon kepala daerah untuk Pemilihan Kepala Daerah 2017, permasalahan dinasti politik masih menjadi problem tersendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pembatasan syarat calon kepala daerah dianggap telah membuat proses penjaringan calon kepala daerah menjadi kurang kredibel. Menurut dia, partai politik akan bersikap pragmatis dalam memilih calon kepala daerah yang memiliki potensi kemenangan tertinggi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, tidak ada tolok ukur jelas yang digunakan parpol di dalam mengusung calon kepala daerah. Parpol terkesan tutup mata melihat latar belakang calon yang mereka usung, termasuk calon yang berkerabat dengan mantan kepala daerah yang terlibat korupsi.

Source: Kompas September 18, 2016 09:33 UTC