REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penasihat hukum Presiden Joko Widodo (Jokowi), Yusril Ihza Mahendra mengaku mendapat tekanan politik tidak hanya dari dalam negeri yang tak sepakat soal pembebasan Abu Bakar Baasyir, tetapi juga luar negeri. Ia dihubungi banyak jurnalis asing soal pembebasan Baasyir. Kepada media asing itu, Yusril mengatakan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat dan tidak bisa didikte oleh negara lain saat mengambil suatu keputusan. Ini ia katakan untuk menanggapi pandangan pembebasan Baasyir cukup diserahkan kepada dirjen PAS Kemenkumham. Ketika ada tekanan umpamanya dari Australia dan Amerika Serikat mengenai Baasyir ini, lanjut Yusril, presiden yang harus menghadapi.

Source: Republika January 19, 2019 10:18 UTC