Ribka mendesak Menteri Kesehatan membuka data rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan yang disinyalir mendistribusikan vaksin palsu. Poin yang diminta DPR adalah kejelasan hukuman bagi fasilitas layanan kesehatan yang terbukti mendistribusikan vaksin palsu. DPR, Rabu ini, menggelar rapat kerja dengan agenda pembahasan Rancangan APBN 2017 dengan Kementerian Kesehatan. Menurut Ribka, vaksin palsu sudah termasuk kejahatan korporasi yang membutuhkan tindakan tegas dari pemerintah untuk menghukum para pihak yang terlibat. Dede mengatakan pembahasan anggaran akan dilakukan setelah Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan jelas menyampaikan langkah-langkah konkret mengatasi persoalan vaksin palsu.

Source: Koran Tempo July 13, 2016 07:41 UTC