BKN diminta mengedepankan transparansi terkait TWK KPK. Namun, kata Hotman, BKN malah menjadi pembela kepada pimpinan KPK. "Sama dengan pimpinan KPK, seharusnya seluruh pimpinan lembaga negara, termasuk Wakil Kepala BKN, mengedepankan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan menghormati Hak Asasi Manusia," kata Hotman dalam keterangannya, Sabtu (14/8). Sementara pasal tersebut muncul pada dua hari terakhir dan di sanalah dimasukkan pasal TWK," kata HotmanIa menilai BKN tidak memahami tentang penyisipan pasal TWK. "Dalam poin ini, BKN tampak sangat ingin ikut membela pimpinan KPK yang menyisipkan pasal TWK," tegas HotmanHotman pun kembali menegaskan bahwa pimpinan KPK sudah mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo yang menyebut peralihan pegawai KPK menjadi ASN dalam TWK jangan sampai ada yang dirugikan.

Source: Republika August 14, 2021 12:33 UTC