REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah sekaligus pelapor kasus penistaan Alquran, Khairul Sakti Lubis mengatakan, pemerintah terkesan sangat lamban dalam menyelesaikan kasus penistaan Alquran yang mengancam kebhinakaan. Penegak hukum belum menunjukkan keseriusannya dalam menyelesaikan kasus penistaan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam waktu dua pekan, Presiden Joko Widodo telah menghabiskan banyak waktu untuk bertemu dengan organisasi masyarakat tertentu. IPM berharap, presiden dapat menyelesaikan akar permasalahan yang mengancam kebhinekaan. "Mempercepat proses hukum saudara Ahok adalah usaha kita dalam merawat kebhinekaan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta memberikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan aparat penegak hukum," jelas Khairul.

Source: Republika November 12, 2016 18:43 UTC