Namun, setelah Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran terkait penanganan kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maka pihaknya mengedepankan restorative justice. "Yang jelas setelah keluar surat edaran kapolri nomor dua masalah-masalah yang berhubungan dengan interpersonal, yang berhubungan dengan UU ITE, Polri akan mengedepankan restorative justice, membuka ruang mediasi seluas-luasnya," tegas Rusdi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/3). Lebih lanjut, kata Rusdi, kalau proses mediasi tidak tercapai maka tetap dilakukan penegakan hukum tetapi tidak dilakukan penahanan oleh Polri. "Jadi proses mediasi yang akan dikedepankan dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan UU ITE apalagi hanya masalah personal saja," kata Rusdi. "Kalau sudah memecah bangsa, memecah belah, ganggu ketertiban umum, polri akan tindak tegas," tegas Rusdi.

Source: Republika March 03, 2021 14:55 UTC