Perubahan itu dilakukan pemerintah negara di Asia Tengah tersebut sebagai upaya untuk merampingkan praktik agama di negara tersebut dan memarginalkan mereka yang tidak berada di bawah kendali pemerintah. Komite tersebut mengatakan, ada 3.900 masjid yang beroperasi dengan izin yang layak di Tajikistan. Di bawah undang-undang Tajik, sementara tanggung jawab membangun masjid terletak pada publik, kontrol tertinggi atas tempat tersebut dan apa yang terjadi di dalamnya diambil oleh pemerintah. Banyak pemeluk agama berpandangan bahwa shalat kepada orang-orang yang baru berangkat dimaksudkan untuk dikatakan di masjid. Masjid tersebut kemudian ditutup.

Source: Republika February 06, 2018 07:07 UTC