"Kekhawatiran kita bersama agar Pilkada sejak awal dimiliki oleh calon yang berintegritas ternyata gagal, digagalkan oleh peserta Pilkada berwajah DPR," kata Masykurudin kepada Republika.co.id, Senin (12/9). Hal itu karena, hasil keputusan dari rapat dengar pendapat antara DPR dan Pemerintah bersifat mengikat terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Pun halnya terkait diperbolehkannya terpidana hukuman percobaan diusulkan oleh DPR dan disetujui oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Ia pun menduga, ada kepentingan yang diselipkan dari upaya menggoalkan terpidana hukuman percobaan dalam ikut Pilkada oleh sejumlah fraksi. Bahwa terpidana hukuman percobaan, juga merupakan orang yang bermasalah dengan hukum sehingga tidak boleh mencalonkan diri di Pilkada.

Source: Republika September 12, 2016 18:00 UTC