“Penyelenggaraan pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020 demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru pilkada,” ujar Fadjroel dalam keterangannya, Senin (21/9). Fadjroel mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, pilkada serentak ‎tidak bisa ditunda menunggu sampai pandemi Covid-19 di tanah air berakhir. “Presiden Jokowi menegaskan penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satupun negara tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020, pelaksanaan pilkada serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah.

Source: Jawa Pos September 21, 2020 06:33 UTC