REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan anggaran KTP elektronik (KTP-el) yang dikorupsi memicu kekacauan pengelolaan kartu identitas tersebut, sehingga tidak bisa bermanfaat secara baik. Kepala Negara menjelaskan dugaan kasus korupsi KTP-el tersebut juga membuat pengelolaan administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri terhambat. "Ini juga ada problem juga. Kita harus buka juga kan. Karena ada masalah KTP-el ini, sehingga di Kemendagri sekarang ini semuanya ragu-ragu, resah melakukan sesuatu, karena juga takut," kata Presiden menjelaskan. Kendati demikian, Jokowi juga menyatakan kekecewaannya atas dugaan korupsi dalam pelaksanaan KTP-el tersebut.

Source: Republika March 11, 2017 07:07 UTC