KPK masih pertimbangkan penundaan proses hukum bagi calon kepala daerah (cakada)REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempertimbangkan penundaan proses hukum bagi calon kepala daerah (cakada) yang ikut Pilkada Serentak 2020. Diketahui, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) untuk menjaga netralitas anggota Polri saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Desember 2020. Ghufron memastikan seseorang yang ditersangkakan atau pun ditahan oleh KPK tentunya sudah memenuhi syarat dan prosedur yang sangat ketat. KPK berharap penuh pada pilkada 2020 ini mampu menemukan pemimpin daerah yang berintegritas. Apabila peserta Pilkada melakukan tindak pidana sebagaimana hal tersebut, Kapolri memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengusutan, penyelidikan, dan penyidikan secara tuntas.

Source: Republika September 06, 2020 01:17 UTC