Tiga stakeholder lain yang bertanggungjawab dalam menjaga kearifan lokal adalah pemerintah, multibusiness players dan masyarakat sipil. “Kearifan lokal tidak hanya hukum adat,” tuturnya dalam webinar “Penguatan Pengelolaan Perikanan melalui Praktik Kearifan Lokal” yang diselenggarakan oleh Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia dan FPIK IPB University, Selasa (18/8). Ia juga menyampaikan bahwa kearifan lokal ialah bagaimana mengelola human regulation/behavior untuk memanfaatkan kearifan lokal yang ada di masing-masing wilayah. Dr Luky menyampaikan bahwa, “Jangan sampai kita terjebak pada pemahaman bahwa kearifan lokal hanya pada hukum adat, tetapi juga localize dan consensus building itu juga masih bisa disebut kearifan lokal. "Dengan adanya kampus di setiap wilayah, diharapkan kampus atau institusi atau para akademisi menjadi aktor langsung, menjadi pendamping serta fasilitator bagi masyarakat lokal yang ada di daerah masing-masing untuk menjaga keberlanjutan perikanan melalui penerapan kearifan lokal.

Source: Republika August 22, 2020 11:37 UTC