Kasus Register 40 Padang Lawas, Kementerian LHK Diminta Jujur Kelola Kawasan Hutan[MEDAN] KetuaLembaga Bantuan Hukum Rakyat Merah Putih (LBH-RMP), Ricky Sitorus mengaku prihatin atas banyaknya permasalahan yang menimpa masyarakat terkait dengan apa yang disebut pemerintah perambah kawasan hutan. “Permohonan data tersebut menjadi penting khususnya data status kawasan hutan register 40 Padang Lawas. “Saya menyakini register 40 Padang Lawas bukan kawasan hutan negara Tetap. Yaitu penunjukkan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan, sebagaimana dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi No.45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012. Sementara itu Sutrisno Pangaribuan menyatakan, ia menemukan ada 49 Perusahaan perkebunan di register 40 yang menguasai 345.656 hektare luas areal.

Source: Suara Pembaruan August 22, 2017 04:16 UTC