Selain itu, kebijakan ini akan mempercepat izin usaha dari tingkat kementerian hingga ke tingkat Kabupaten. Dalam beleid ini, seluruh perizinan dan pemenuhan persyaratan berusaha tersebut wajib diharmonisasi dan distandarisasikan sesuai standar nasional atau internasional. "Single submission ini kan yang ingin berusaha, di daerah misalnya ingin mendirikan sebuah sekolah, ini kan kegiatan ekonomi, mereka cukup datang ke satu PT (perusahaan) secara online, ini single submission, satu gedung, dia enggak usah ke mana-mana. Pemerintah juga memastikan tidak akan membangun gedung baru, melainkan mengoptimalkan gedung-gedung yang sudah ada. "Gedungnya kita akan pakai gedung eksisting, kita akan manfaatkan, akan identifikasi gedung-gedung pemerintahan untuk single submission," kata dia.

Source: Jawa Pos August 31, 2017 12:22 UTC