Jum'at, 03 Maret 2017 | 17:10 WIBKetua Komnas HAM Nur Cholis bersama Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme Timika (kiri) dan Dewan Adat Wilayah VII Mee-Pago John Jose yang meminta bantuan mediasi soal Freeport, di kantor Komnas HAM, Jakarta, 3 Maret 2017. Sehingga kami datang ke Komnas HAM meminta bantuan untuk memfasilitasi mediasi supaya kami bisa terlibat perundingan kontrak yang disepakati pemerintah dan Freeport," kata Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme Timika Odizeus Beanal, di kantor Komnas HAM, Jumat, 3 Maret 2017. Kepala Bagian Adat dan Budaya Lemasa Neles Kum mengatakan, kedatangan ke Komnas HAM merupakan suatu peluang agar masyarakat adatnya turut terlibat dan diakui sebagai pemilik wilayah. Baca: Alokasi Saham Divestasi Freeport untuk Pemda Papua 20 Persen"Negara dan Freeport tidak bisa begitu saja acuh tak acuh dari hak masyarakat. Kami datang ke Komnas HAM bukan meminta bahwa kami minta saham seperti papa minta saham," kata dia.

Source: Koran Tempo March 03, 2017 10:08 UTC