Tiga BLK itu adalah BLK kota Pekanbaru, BLK kota Dumai dan BLK kabupaten Rokan Hulu. Minimnya anggaran BLK di tiga kabupaten/kota tersebut dan tidak fokusnya materi pelatihan BLK menjadi alasan utama. Mulai dari infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas dan kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan serta manajemen pengelolaan BLK itu sendiri. Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Bambang Satrio Lelono menambahkan, pihaknya siap menerima ketika BLK tersebut sebagai wujud membantu program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan. Namun sesuai regulasi yang ada, lanjut dia, penyerahan BLK tersebut harus melalui Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Source: Jawa Pos January 09, 2020 16:07 UTC