Adapun tiga BLK milik Pemprov Riau yang ingin diserahkan pengelolaannya kepada Kemnaker yakni BLK Kota Pekanbaru, BLK Kota Dumai dan BLK Kabupaten Rokan Hulu. Penyerahan pengelolaan kepada Kemnaker antara lain disebabkan minimnya anggaran BLK di tiga kabupaten/kota tersebut dan tidak fokusnya materi pelatihan BLK. Ida mengakui anggaran dari Pemda tidak diprioritaskan untuk pengembangan BLK sehingga BLK di daerah menjadi sangat tergantung pada anggaran kementerian. Sementara Bambang Satrio Lelono mengatakan, Kemnaker siap menerima BLK Pekanbaru, BLK Dumai dan BLK Rokan Hulu, sebagai wujud membantu program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan, dengan menempatkan BLK Pemerintah Pusat di Pemprov Riau. Data Kemnaker mengungkapkan BLK milik pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 305 unit yang terdiri dari BLK milik Kemnaker serta BLK milik pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Source: Suara Pembaruan January 09, 2020 15:56 UTC