REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR RI menilai sudah semestinya kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) dievaluasi. "Memang pada kesimpulan masing-masing tadi dipaparkan banyak negara dari 169 negara yang diberi BVK memang sangat pantas dikaji ulang," ujar Hanafi di Ruang Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (17/4). Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji kebijakan bebas visa kunjungan kepada negara yang dinilai belum efektif memberikan sumbangsih besar kepada Indonesia. Namun juga dampak dari kebijakan tersebut menimbulkan persoalan hukum dari para pengunjung dari negara dibebasvisakan, dan sedikit sumbangsih pemasukan negara. Kalau kita diamkan ini, ini sangat parah, perlu ada peninjauan kepada kebijakan ini," katanya.

Source: Republika April 17, 2017 08:15 UTC