ANTARA/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis JrTEMPO.CO, Jakarta -Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin Al Rahab mengkritik rencana pemerintah menerapkan status Darurat Sipil dalam penanganan penyebaran wabah virus Corona. Menurut dia, Darurat Sipil mengandung banyak potensi pengingkaran pada HAM, terutama hak sipil dan politik. Amir mengatakan wacana Presiden Joko Widodo yang akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diiringi dengan status Darurat Sipil sebenarnya tidak tepat. Menurut dia, syarat untuk pemberlakukan Darurat Sipil tidak terpenuhi, karena negara tidak sedang menghadapi pemberontakan atau ancaman politik berbahaya. Ia menilai pemerintah juga perlu memastikan kebutuhan pokok masyarakat yang kehilangan pendapatan karena wabah ini, bukannya Darurat Sipil.

Source: Koran Tempo March 31, 2020 20:37 UTC