JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum RI dan Bawaslu RI diimbau beker jasama dengan Polri untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas terjadinya praktik diskriminasi dan ujaran kebencian dalam tahapan Pilkada 2018, utamanya dalam masa kampanye. Misalnya, seperti maraknya penggunaan media sosial yang berisi ujaran kebencian serta hoaks, seperti di Jawa Tengah dengan menyerang salah satu pasangan dengan menyebut Kristen berkedok Islam. Baca juga : Dalam Dua Bulan, Polri Tetapkan 18 Tersangka Kasus Ujaran Kebencian"Kami berpendapat bahwa fenomena tersebut menjadi ancaman nyata bagi proses demokrasi dan pelaksanaan HAM," kata dia. Maraknya ujaran kebencian itu jika tidak dikelola penanganannya dengan baik akan terjadi semakin masif," kata dia. Guna memberikan ruang partisipasi bagi publik untuk menyampaikan pengaduan dan temuan terkait dengan praktik diskirminasi, serta ujaran kebencian, Komnas HAM mendirikan pos pengaduan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut.

Source: Kompas February 22, 2018 15:00 UTC