TEMPO/Marifka Wahyu HidayatTEMPO.CO, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menentang rencana pemerintah membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu. Simak: Wiranto: Presiden Setuju Dibentuk Dewan Kerukunan NasionalFeri meragukan DKN sebab ada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di balik pembentukan lembaga tersebut. Menurutnya, Wiranto bukan figur yang tepat untuk membentuk DKN dan menyelesaikan perkara HAM karena ia juga disebut-sebut terlibat sejumlah perkara pelanggaran HAM. "Ini (pembentukan DKN) kontras dengan janji Presiden Joko yang akan menyelesaikan perkara HAM dan menghapus Impunitas. Sebab meski telah tiga kali mereka mengajukan permohonan audiensi ke Presiden Joko Widodo, namun tetap belum membuahkan hasil.

Source: Koran Tempo February 13, 2017 08:37 UTC