Budi memastikan, saat ini kementeriannya masih menunggu klarifikasi dari berbagai pihak untuk menyelidiki perkara pencatatan piutang yang diakui sebagai laba perusahaan dalam laporan keuangan Garuda Indonesia. Kementerian BUMN memiliki porsi besar dalam membedah kasus laporan keuangan Garuda Indonesia. Adapun pihak lain yang berwewenang memberikan klarifikasinya soal perkara laporan keuangan Garuda adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Keterangan surat itu menyebutkan bahwa laporan keuangan Garuda Indonesia bertentangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Negara Nomor 23 lantaran telah mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang. Dalam surat ini disebutkan, dua komisaris menolak laporan keuangan Garuda Indonesia karena akan menyesatkan publik.

Source: Koran Tempo April 30, 2019 02:37 UTC