JAKARTA, KOMPAS.com - Korupsi pada pelayanan publik di bidang administrasi perkara di sejumlah pengadilan negeri menghambat akses keadilan bagi masyarakat. Menurutnya, pratik yang terjadi di pengadilan negeri seperti di Medan, Bandung, Malang, Jogjakarta, dan Banten itu berdampak pada kualitas layanan pengadilan. (Baca juga : MaPPI Ungkap Maraknya Pungli di Lima Pengadilan Negeri di Indonesia)Bahkan, praktik pungutan liar tersebut membuat kualitas institusi peradilan di Indonesia, khususnya dalam hal layanan publik, semakin buruk. "Padahal, Mahkamah Agung sendiri telah memiliki kebijakan yang mendorong terjadinya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik di pengadilan," ujar Siska. Selain itu, lanjut Siska, pengadilan saat ini juga telah memiliki peraturan dasar mengenai standar biaya layanan pengadilan dan proses layanan publik di pengadilan.

Source: Kompas December 08, 2017 07:41 UTC