JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, penanganan kasus pelanggaran pesawat asing yang berujung pada pendaratan paksa diperlukan koordinasi yang kuat di antara kementerian dan lembaga. Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan, kementeriannya menginiasi pembuatan Kesepakatan Bersama Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat (Force Down). Mahfud menekankan kesepakatan bersama nantinya bukan sebatas aturan tertulis. Kesepakatan 10 lembaga tentang mekanisme pemaksaan pendaratan ini dipicu insiden pesawat Ethiopian Airlines pada 14 Januari 2019 lalu. Dampaknya, Ethiopian Airlines mengajukan keberatan dan gugatan karena menganggap lamanya penanganan merugikan maskapai tersebut.

Source: Kompas September 04, 2020 16:30 UTC