Militer Myanmar menuding pemerintah lakukan pelanggaran hukum dan prosedur pra-pemiluREPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Panglima militer Myanmar mengatakan bahwa pemerintah sipil negara itu membuat "kesalahan yang tidak dapat diterima" menjelang pemilihan umum yang penting pada Ahad mendatang (8/11). Panglima militer Myanmar itu mendesak komisi pemilihan untuk memastikan "pemilihan yang bebas dan adil". Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, yang partainya Liga Nasional untuk Demokrasi diperkirakan akan memenangi pemungutan suara, menyerukan ketenangan dan mendesak para pemilih untuk tidak diintimidasi. Seorang juru bicara komisi pemilihan Myanmar dan juru bicara pemerintah tidak menjawab panggilan telepon Reuters untuk meminta konfirmasi. Namun, tentara mempertahankan kekuasaan yang signifikan di bawah konstitusi Myanmar termasuk kendali kementerian utama seperti kementerian dalam negeri.

Source: Republika November 04, 2020 13:07 UTC