JawaPos.com - Persoalan dana saksi yang dikeluhkan partai politik melalui perwakilan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berujung antiklimaks. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memastikan usulan tersebut tidak bisa dikabulkan oleh pemerintah. Wakil ketua Banggar DPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid menyebutkan, penolakan itu diketahui saat melalui pembicaraan di tingkat Panja Belanja Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu. Alasannya, undang-undang Pemilu yang berlaku tak ada mengatur mengenai dana saksi tersebut. Agar dibunyikan di undang-undang pemilu bahwa ada dana saksi yang dibebankan kepada APBN," ungkapnya.

Source: Jawa Pos October 22, 2018 12:11 UTC