JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional ( PAN) akan menginisiasi revisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat. PAN sebelumnya dalam posisi menolak Perppu Ormas untuk disahkan sebagai undang-undang. Karena kami yang menolak tentu kami punya kepentingan untuk segera melakukan revisi," ujar Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017)Usulan revisi UU Ormas akan diajukan PAN untuk menjadi target Program Legislasi Nasional 2018. Adapun beberapa poin yang kemungkinan akan direvisi adalah soal pengadilan, pidana terhadap ormas yang dianggap bermasalah, hingga lambang ormas. Sementara itu, tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu Ormas karena menganggap bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas.

Source: Kompas October 25, 2017 05:48 UTC