JawaPos.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut aturan larangan kampanye di lembaga pendidikan kurang tepat. PKS meminta KPU dan Bawaslu memberikan batasan-batasan yang jelas terkait hal iniDemikian disampaikan oleh Sekjen PKS Mustafa Kamal menanggapi kontroversi larangan diskusi di Universitas Gajah Mada (UGM) beberapa hari lalu. Artinya, arahan dari KPU Bawaslu itu harus jelas. Kampus dan pesantren, menurut Mustafa, merupakan tempat yang dinilainya tepat untuk menyelenggarakan pendidikan politik. "Di situ pemilih pemula, pemilih milenial seharusnya mendapatkan informasi paling sahih ya dari nara sumber yang kompeten yang memang pelaku politik," ujar Mustafa.

Source: Jawa Pos October 14, 2018 12:56 UTC