Komite akan memulai kembali kesepakatan "Protokol Paris" pada 1994REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH - Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mendesak Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mengakui negara Palestina di dalam perbatasan 1967. Israel seharusnya mengumpulkan pajak pertambahan nilai, bea impor, dan pajak lainnya atas nama Otoritas Palestina dan menyerahkannya secara bulanan. Bulan lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah meminta Uni Eropa untuk mengakui negara Palestina di dalam perbatasan 1967. Dalam konferensi pers tersebut, Mogherini mengulangi komitmen Uni Eropa untuk berinvestasi dalam proses pembangunan negara Palestina. "Ini bertujuan untuk meyakinkan orang-orang Palestina dan Presiden Abbas mengenai dukungan terus-menerus kami, termasuk keuangan, melalui UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina," kata Mogherini.

Source: Republika February 04, 2018 09:33 UTC